1   2   3   4   5

 

 

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 337/KMK.012/2003 TENTANG SISTEM AKUTANSI

DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

 

III.

PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

SAI merupakan sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan Instansi. Untuk melaksanakan system tersebut , instansi membentuk unit-unit akuntansi sesuai dengan hierarkiorganisasi. Sistem ini dilaksanakan mulai dari UAK/P, UAW, UAE-I dan UAKPI. Unit-unit akuntansi ini melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan, dimana laporan yang dihasilkan merupakan pertanggungjawaban Instansi.

 

Unit Akuntansi Instansi menerima dokumen sumber dari KPKN, DJA, dan Instansi terkait, selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen sumber, perekaman, verifikasi, penggabungan data sampai dengan laporan keuangan. Laporan keuangan instansi termasuk laporan anggaran pembiayaan dan perhitungan dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran instansi. Dalam melaksanakan SAI, instansi diberikan pilihan system komputerisasi sesuai dengan kemampuan instansi itu sendiri. Sistem komputerisasi ter sebut adalah :

 

a.

Komputerisasi yang menggunakan fasilitas online :

Pada SAI yang menggunakan fasilitas online, data akan langsung masuk ke Pusat Database, dan instansi dapat langsung mencetak laporan keuangan yang dikehendaki.

 

b.

Komputerisasi yang tidak menggunakan fasilitas online :

Kantor/Proyek setiap bulan wajib menyampaikan data transaksi akuntansi ke UAW untuk digabung dengan data dari kantor/proyek lainnya.

Selanjutnya, UAW setiap bulan wajib menyampaikan data transaksi akuntansi (termasuk data BA 62 dan 69) ke KAR sebagai bahan untuk rekonsiliasi dengan data KAR.

 

 

3.1.

Penyediaan data dan Pelaporan

SAI dilaksanakan oleh seluruh Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian Negara/Lembaga).

Dokumen sumber yang digunakan di tingkat kantor/proyek, antara lain :

 

 

a.

Dokumen penerimaan yang terdiri dari :

*

Estimasi Pendapatan yang dialokasikan;

*

Realisasi Pendapatan: SSBP, RKP.

 

 

b.

Dokumen pengeluaran yang terdiri dari

 

 

 

*

Alokasi Anggaran DIK, DIP, SKO dan dokumen lain yang dipersamakan;

*

Realisasi Pengeluaran : SPM, RKP.

 

 

c.

Dokumen Piutang.

 

 

d.

Memo Penyesuaian.

 

 

e.

Dokumen Persediaan.

 

 

f.

Dokumen Konstruksi dalam Pengerjaan.

 

 

 

Tahapan perekaman dokumen sampai dengan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :

 

 

a.

Tingkat Kantor/Proyek

Kantor/Proyek melakukan pemrosesan data mulai dari perekaman data, pembuatan jurnal dan posting untuk menghasilkan laporan keuangan. Selain memproses dokumen sumber yang berasal dari dana bagian anggarannya sendiri, kantor/proyek juga memproses dokumen sumber yang berasal  dari BA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, yaitu BA 62 dan 69.

Pada kantor/proyek yang mempunyai fasilitas online, data yang direkam akan langsung tersimpan dalam Pusat Database. Sedangkan kantor/proyek yang tidak mempunyai fasilitas online, data akuntansi tersebut disampaikan kepada UAW melalui media komputer (ADK) setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

 

 

 

b.

Tingkat Wilayah

UAW menggabung data akuntansi tingkat kantor/proyek yang berada di lingkup wilayahnya.

*

UAW yang mempunyai fasilitas online:

Dapat langsung mencetak laporan keuangan tingkat wilayah

*

UAW yang tidak mempunyai fasilitas online :

Harus melakukan penggabungan data seluruh kantor/proyek yang berada diwilayah kerjanya. Selanjutnya data tersebut disampaikan ke UAE-I yang bersangkutan dan KAR setempat melalui media komputer (ADK) setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

 

 

 

 

UAW dan KAR setiap bulan harus melakukan rekonsiliasi data, hasil rekonsiliasi tersebut disampaikan kepada Kantor/Proyek terkait untuk ditindaklanjuti.

 

 

 

c.

Tingkat Eselon-I

Eselon-I menggabung data akuntansi tingkat UAW yang berada di lingkup kerjanya.

*

UAE-I yang mempunyai fasilitas online dapat langsung mencetak laporan keuangan tingkat eselon I;

*

UAE-I yang tidak mempunyai fasilitas online harus melakukan penggabungan data seluruh UAW yang berada dilingkup kerjanya. Selanjutnya data tersebut setiap bulan disampaikan ke UAKPI melalui media komputer (ADK).

 

 

 

 

Khusus UAE-I sebagai kantor/proyek setiap bulan wajib menyampaikan ADK ke KAR setempat.

 

 

 

d.

Tingkat Kantor Pusat Instansi

Kantor Pusat Instansi menggabung data akutansi tingkat UAE-I yang berada di lingkup kerjanya.

*

UAKPI yang mempunyai fasilitas online dapat langsung mencetak laporan keuangan instansi;

*

UAKPI yang tidak mempunyai fasilitas online harus melakukan penggabungan data seluruh UAE_I yang berada di lingkup kerjanya sebelum melakukan pencetakan laporan keuangan instansi.

 

Selanjutnya laporan keuangan (LRA dan Neraca) tersebut setiap semester dan tahunan disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Kepala BAKUN. Khusus LRA disampaikan setiap triwulan kepada Kepala BAKUN.

 

 

 

 

Dari data akuntansi instansi tersebut, BAKUN akan melakukan penggabungan data akuntansi, dan dapat mencetak Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai pertanggungjawaban pemerintah.

 

 

3.2.

Akuntansi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

3.2.1.

Dekonsentrasi

 

a.

Pemimpin proyek wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan kepada gubernur selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah akhir bulan yang bersangkutan.

 

b.

Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan proyek dekonsentrasi di wilayahnya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait setiap bulan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah akhir bulan yang bersangkutan

 

c.

Dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud, Gubernur wajib membentuk UAW dekonsentrasi/ tugas pembantuan.

 

d.

UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan wajib menyampaikan ADK kepada UAE-I/UAKPI dan KAR setempat setiap bulan.

 

e.

UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan dan KAR setempat wajib melakukan rekonsiliasi data transaksi akutansi setiap bulan.

 

3.2.2.

Tugas Pembantuan

 

a.

Pemimpin proyek wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan kepada gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah akhir bulan yang bersangkutan.

 

b.

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan proyek tugas pembantuan di wilayahnya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga setiap bulan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah akhir bulan yang bersangkutan.

 

c.

Dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud, pemimpin proyek wajib menyampaikan ADK data transaksi kepada UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan setiap bulan.

 

d.

UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan wajib menyampaikan ADK ke UAE-I/UAKPI dan KAR setempat setiap bulan.

 

e.

UAW dekonsentrasi/tugas pembantuan dan KAR setempat wajib melakukan rekonsiliasi data transaksi akuntansi setiap bulan.

 

 

3.3.

Jenis-jenis Laporan Keuangan

Laporan-laporan keuangan yang dapat dihasilkan secara otomatis dari proses komputerisasi SAI adalah sebagai berikut :

3.3.1.

Pelaporan Tingkat Kantor/Proyek

Laporan utama yang dihasilkan oleh Unit Akuntansi Kantor/Proyek adalah :

 

a.

Tingkat Kantor

No

Nama Laporan

Dikirim Ke

1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah – Pendaatan Kantor melalui KPKN

C,G

2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah – Pendapatan Kantor melalui BUN

C,G

3

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah –Pendapatan Kantor melalui KPKN dan BUN

C,G

4

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Kantor melalui KPKN

C,G

5

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Kantor melalui BUN

C,G

6

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Kantor melalui KPKN dan BUN

C,G

7

Neraca Kantor

C,G

8

Neraca Percobaan Kantor

G

 

b.

Tingkat Proyek

No

Nama Laporan

Dikirim Ke

1

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Proyek melalui KPKN

C,G

2

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Proyek melalui BUN

C,G

3

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Proyek melalui KPKN dan BUN

C,G

4

Neraca Proyek

C,G

5

Neraca Percobaan Proyek

G

 

 

3.3.2.

Pelaporan Tingkat Wilayah

Laporan yang dihasilkan oleh unit Akuntansi Wilayah adalah :

No

Nama Laporan

Dikirim Ke

1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah – Pendapatan Wilayah melalui KPKN

D,G

2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah - Pendapatan Wilayah melalui BUN

D,G

3

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah – Pendapatan Wilayah melalui KPKN dan BUN

D,G

4

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Wilayah melalui KPKN

D,G

5

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Wilayah melalui BUN

D,G

6

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Wilayah melalui KPKN dan BUN

D,G

7

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Wilayah melalui KPKN

D,G

8

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Wilayah melalui BUN

D,G

9

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan –Belanja Wilayah melalui KPKN dan BUN

D,G

10

Neraca Wilayah

D,G

11

Neraca Percobaan Wilayah

G

 

 

3.3.3.

Pelaporan Tingkat Eselon I

Laporan yang dihasilkan unit Akuntansi Eselon I adalah :

No

Nama Laporan

Dikirim Ke

1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah – Pendapatan Eselon I melalui KPKN

E,G

2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah - Pendapatan Eselon I melalui BUN

E,G

3

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah – Pendapatan Eselon I melalui KPKN dan BUN

E,G

4

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Eselon I melalui KPKN

E,G

5

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Eselon I melalui BUN

E,G

6

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Eselon I melalui KPKN dan BUN

E,G

7

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Eselon I melalui KPKN

E,G

8

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Eselon I melalui BUN

E,G

9

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan –Belanja Eselon I melalui KPKN dan BUN

E,G

10

Neraca Eselon I

E,G

11

Neraca Percobaan Eselon I

E,G

 

 

3.3.4.

Pelaporan Tingkat Kementerian Negara/Lembaga

Laporan utama yang dihasilkan oleh Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi adalah :

No

Nama Laporan

Dikirim Ke

1

Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

F,G

2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah – Pendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPKN

F,G

3

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah – Pendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN

F,G

4

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah –Pendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPKN dan BUN

F,G

5

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPKN

F,G

6

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN

F,G

7

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin – Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPKN dan BUN

F,G

8

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPKN

F,G

9

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN

F,G

10

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan – Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPKN dan BUN

F,G

11

Neraca Kementerian Negara/Lembaga

F,G

12

Neraca Percobaan Kementerian Negara/Lembaga

G

 

 

 

Keterangan :

A.

Wilayah

B.

Eselon I

C.

Departemen

D.

BAKUN Pusat

E.

Arsip

F.

BPK

 

 

3.4.

Sistem Akuntansi Aset Tetap

Sistem Akuntansi Aset tetap akan diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Badan Akutansi Keuangan Negara.

 

 

3.5.

Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum

Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum akan diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara.

 

GAMBAR II

MEKANISME PELAPORAN SAI