DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH IX JAWA TIMUR

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SIDOARJO

Jl. Raya Jati No.06 Telp: (031) 8942137

SIDOARJO-61213

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

8 Maret 2001

Nomor

:

S-1025/WPJ.09/KB.0304/2001

 

Sifat

:

Penting

 

Lampiran

:

Satu lembar

 

Hal

:

Penerbitan dan penyampaian

 

 

 

STD tahun 2001

 

   

Yth; ...................................

..........................................

..........................................

 

            Berkenaan dengan pelaksanaan penerbitan Surat Tagihan Denda (STD) tahun 2001, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

   

1.

a.

bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib menyampaikan Laporan Bulanan Pembuatan Akta Tanah oleh PPAT kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan, paling lambat 10 bulan berikutnya (Pasal 25 UU. No.21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2000). 

 

b.

bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan (Pasal 26 ayat 2 UU. No. 21 Tahun 1997) sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2000).   

 

2.

a.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penyampaian Laporan Bulanan Pembuatan Akta Tanah oleh PPAT untuk bulan Januari 2001, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) :
  

 

 

-

Nama

:

...........................................................

 

 

-

Alamat

:

...........................................................

 

 

 

ternyata Laporan Bulanan dimaksud diterima di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sidoarjo setelah tanggal 10 Pebruari 2001, yakni tanggal 21 Pebruari 2001.   

 

 

b.

Memperhatikan butir 2.a. di atas, maka berdasarkan pasal 26 ayat 2 UU No 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2000 jo. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No. 600.35-1210 Tanggal 5 Pebruari 2001 perihal pemberian sanksi bagi PPAT yang melanggar pasal 25 ayat (1) UU No. 21/1997 dan pasal 24 ayat (1) UU. No.20/2000, Surat Tagihan Denda (STD) Tahun 2001;
  

 

 

-

Nomor

:

STD-02/WPJ.09/KB.03/2001

 

 

-

Tanggal Penerbitan

:

8 Maret 2001

 

 

-

Jumlah denda yang harus dibayar sebagaimana terlampir.

:

Rp. 250.000,-

 

3.

Dengan diterbitkannya Surat Tagihan Denda (STD) dimaksud diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :
    

 

a.

Agar membayar denda di Bank-bank Pemerintah/Kantor Pos di Sidoarjo.

 

b.

Pembayaran denda dilaksanakan dengan menggunakan SSBP terlampir.

 

c.

SSBP Lembar ke-2, supaya dikirimkan ke Kantor Pelayanan PBB Sidoarjo, Jalan Raya Jati No.6 Sidoarjo 61213.
  

 

            Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  

 

 

 

 

 

 

Pjs. Kepala Kantor
 
ttd.
 
Tito Setiawan

NIP.060028202

 

 

Tindasan:

1.

Direktur PBB dan BPHTB di Jakarta;

2.

Kepala Kanwil IX DJP Jawa Timur di Surabaya;

3.

Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur di Surabaya;

4.

Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo di Sidoarjo.

 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SIDOARJO

 

Jalan Raya Jati No.6

Telepon : (031) 8942137

Sidoarjo 81213

 

 

 

 

SURAT TAGIHAN DENDA
( S T D )

 

Nomor

:

STD-02/WPJ.09/KB.03/2001

Tanggal

:

8 Maret 2001

 

1.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, telah dilakukan pemeriksaan atas penyampaian Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah :

 

-

untuk bulan

:

JANUARI 2001

 

 

dari Pejabat Pembuat Akta Tanah :

 

 

-

Nama

:

 

NPWP

:

 

 

-

Alamat

:

 

 

 

-

Kabupaten/Kota

:

Sidoarjo

Kode Pos

:

 

 

-

dengan hasil pemeriksaan

:

 

 

 

-

Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut di atas diterima di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sidoarjo setelah tangal 10 Pebruari 2001.

Yakni : tanggal 21 Pebruari 2001

1.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan jo. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 000.35-1210 tanggal 5 Pebruari 2001 perihal pemberian sanksi bagi PPAT yang melanggar pasal 25 ayat (1) UU No. 21/1997 dan Pasal 24 ayat (1) UU No.20/2000, Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut di atas harus membayar denda sebesar Rp. 250.000,0 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

 

Tempat Pembayaran : Bank-bank Pemerintah / Kantor Pos di Sidoarjo

 

 

 

 

 

 

Yth.

A.n. Direktur Jenderal Pajak
       Kepala KP.PBB Sidoarjo
 
 
       Tito Setiawan
       NIP.000028202

 

 

 

 

 

 

KANTOR PERBENDAHARAAN

DAN KAS NEGARA

DI

SURABAYA

S S B P

( SURAT SETORAN PENERIMAAN

NEGARA BUKAN PAJAK )

No. ................................

Lembar ke :

 

  Untuk

 

 

 

 

 

Kode

A.

1.

Departemen / Lembaga

:

Departemen Keuangan Republik Indonesia

1

5

0

4

 

2.

Unit Organisasi

:

Kantor Pelayanan PBB Sidoarjo

 

 

 

  

 

 

 

B.

1.

Nama / Jabatan Penyetor

:

 

 

 

2/

A l a m a t

:

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode MAP

C.

1.

Uraian Penerimaan

:

Denda atas Pelanggaran Pasal 25 ayat (1)

0

8

9

4

 

 

 

 

Undang-undang BPHTB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode

 

 

 

 

 

Sub Kel. MAP

 

2.

Sub Kelompok MAP

:

Pendapatan Lain-lain

0

8

9

0

 

 

 

 

 
  

 

 

3.

Surat Penagihan ( SPN )

:

Tanggal                                  No.

 

 

 

atau Surat Pemindahan

:

KPKN

 

 

 

Penagihan Piutang Negara

 

 

 

 

 

( SP3N )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Jumlah Setoran

:

Rp.   250.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan huruf

 

Dua ratus lima puluh ribu rupiah

 

 

 

 

 

 

................., .............................

Penyetor

................................................

................................................

 

 

................................................

NIP. ........................................

 

Diisi oleh Bank / Kantor Pos

Tanggal. ..........................................

 

 

 

 

................................................

Diisi oleh KPKN

Telah dibukukan tgl.

(Teraan Kas Register)

 

 

 

...............................................

 

 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH IX JAWA TIMUR

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SIDOARJO

Jl. Raya Jati No.06 Telp: (031) 8942137

SIDOARJO-61213

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

01 Maret 2001

Nomor

:

S-906/WPJ.09/KB.0304/2001

 

Sifat

:

Penting

 

Lampiran

:

PPAT yang tidak tepat waktu

 

Hal

:

menyampaikan Laporan Bulanan

 

 

 

Pembuatan Akta untuk bulan Januari 2001

 

   

Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo

Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 7

SIDOARJO

 

           

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Negara Agraria/Kepala BPN dan Direktur Jenderal Pajak tanggal 27   Agustus 1998

Nomor :

SKB : 2 Tahun 1998

 

 KEP-179/PJ/1998

 

   

1.

PPAT wajib menyampaikan Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh PPAT paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kepada Kepala KP.PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan untuk kepentingan PBB dan BPHTB.   

2.

Kepala KP.PBB melakukan pemantauan dan penelitian tentang kebenaran, kelengkapan isi dan tertib penyampaian Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh PPAT dan Pemberitahuan Bulanan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya yang berada di wilayah kerjanya.  

3.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan melaporkan adanya PPAT yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan atau Pasal 25 ayat (1) U.U. Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB sebagaimana telah diubah dengan U.U. Nomor 20 Tahun 2000 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang terkait.   

4.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya mengenakan sanksi administrasi kepada PPAT berdasarkan laporan Kepala KP.PBB sebagaimana dimaksud point 3 di atas.   

 

            Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan hasil penatausahaan kami ternyata Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh PPAT untuk bulan Januari 2001 dari PPAT :

 

-

Nama PPAT     

:

 

-

Alamat PPAT   

:

 

 

diterima di KP.PBB Sidoarjo tanggal 21 Pebruari 2001

 

             Demikian untuk ditindak lanjuti.

 

 

 

 

 

Pjs. Kepala Kantor
 
 
 
Tito Setiawan

NIP.060028202

 

 

Tindasan:

1.

Kepala Kanwil IX DJP Jawa Timur

di Surabaya;

2.

Kepala Kanwil BPN Jawa Timur

di Surabaya;

3.

PPAT Ngakan Made Suta, S.H., M.M.,

di Jl. Letjen Sutoyo I Kav.1, Waru-Sidoarjo

 

 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH IX JAWA TIMUR

(GEDUNG KEUANGAN NEGARA II)

 

Jalan Dinoyo No.111

Telepon

:

(031) 5615364

Lantai V - VI

 

 

(031) 5615385

Surabaya 60008

Faksimile

:

(031) 5625363

Kotak Pos 804

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Nomor

:

S-99/WPJ.09/BD.05/2001

10 Pebruari 2001

Sifat

:

Segera

 

Lampiran

:

1 Set

 

Perihal

:

Pemberian sanksi bagi PPAT

 

 

 

Yang melanggar pasal 24 ayat 1 dan

 

 

 

Pasal 25 ayat 1 UU No.20 Tahun 2000

 

   

Yth. Kepala Kantor Pelayanan PBB

Se-Kanwil IX DJP Jawa Timur

 

            Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Propinsi Jawa Timur Nomor : 600.35 - 1210 tanggal 5 Pebruari 2001 perihal seperti pada pokok surat, bersama ini disampaikan petunjuk sebagai berikut :

   

1.

PPAT yang melanggar ketentuan pasal 24 dan 25 UU No.20 Tahun 2000 diberikan sanksi administrasi dan denda sesuai pasal 26 UU No.20 Tahun 2000.

   

2.

Setelah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya mengenakan sanksi administrasi kepada PPAT maka sanksi denda terhadap PPAT tersebut dilakukan dengan formulir SSBP dengan surat pengantar dari KP.PBB.

  

 

             Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

 

 

 

 

Kepala Kantor Wilayah
 

 
Fadjar O.P. Siahaan

NIP.060042164

Tindasan:

Direktur PBB dan BPHTB

 

 

 

 BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JL. GAYUNG KEBONSARI 60 TELP. (031) 8287178 FAX.NO.8589663

S U R A B A Y A

____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Surabaya, 5 Pebruari 2001
  

Nomor

:

600.35-1210

Kepada

Sifat

:

 

Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan

Lampiran

:

 

Kabupaten / Kotamadya

Perihal

:

Pemberian sanksi bagi PPAT

se

 

 

Yang melanggar pasal 25 ayat 1

     J A W A  T I M U R

 

 

No.21/1997 dan Pasal 24 ayat 1

 

 

 

UU No.20/2000.

 

 

 

 

 

 

 

Untuk lebih meningkatkan disiplin kerja PPAT berkaitan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yang memuat antara lain pengenaan sanksi bagi PPAT dan wajib pajak, maka sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pajak     

 

 

Nomor :

 SKB : 2 TAHUN 1998

 

 

 

 KEP-179/PJ/1998

 

 

diinstruksikan kepada Saudara agar melaksanakan ketentuan pada angka 5 huruf e SKB dimaksud yakni pengenaan administrasi kepada PPAT berdasarkan laporan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan / Kepala Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur.

 

 

 

Selanjutnya yang akan mengenakan denda kepada yang melanggar ketentuan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang besarnya sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tersebut adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak.

 

 

 

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA KANTOR WILAYAH

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROPINSI JAWA TIMUR

 

 

H.A.M. SYAHBANA, SH.

Pembina Utama Madya

NIP. 010 025 710

 

 

Tembusan:

Yth.

1.

Direktur Pendaftaran Hak Atas Tanah

Di Jakarta

 

2.

Kepala Kantor Wilayah IX Dirjen Pajak

Di Surabaya